Fayakhun Andriadi: Presiden Saja Disadap, Bagaimana yang Lain?

Saat masih menjabat sebagai presiden, di masa-masa akhir pemerintahan, kabar miring menimpa SBY dan keluarganya. Seperti yang diketahui, Wikileaks membocorkan kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta. Informasi dari Wikileaks tersebut menyebutkan bahwa SBY menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk mengintervensi proses hukum terhadap almarhum Taufik Kiemas. Informasi yang menggemparkan tersebut kemudian dikutip oleh dua harian Australia, The Age dan Sydney Morning Herald. Laporan  yang ditulis oleh The Age berjudul “Yudhoyono Abused Power.”

Akibat adanya kegaduhan tersebut, muncullah Petisi 28 yang berniat mengusut tuntas kasus tersebut. Langkah pertama yang diambil oleh Petisi 28 adalah dengan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, mereka juga mendatangi DPR meminta Komisi I dan Komisi III DPR melakukan penindaklanjutan informasi dari wikileaks yang membuat gaduh publik Indonesia terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden SBY dan keluarga.

Terkait hal tersebut, Politisi Golkar Fayakhun Andriadi yang merupakan anggota Komisi I katanya akan berencana memanggil Menteri Luar Negeri Marty Nalalegawa.

“Anggota Komisi I sudah melangkah lebih jauh. Kita tidak hanya concern minta klarifikasi ke Kedubes AS. Mekanisme sudah kita tempuh. Dalam waktu dekat akan terealisasi. Kita sudah panggil Kepala BIN, Kepala Lembaga Sandi Negara, dan Menlu datang kira-kira Senin depan,” ungkap Fayakhun Andriadi.

Menurut Fayakhun, Komisi I merasa perlu mengambil sikap terhadap bocornya kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta melalui WikiLeaks itu.

“Sebab, tidak menutup kemungkinan WikiLeaks membocorkan hal-hal yang mengancam pertahanan nasional seperti jumlah persenjataan dan sebagainya,” ujar Fayakhun Andriadi.

Terkait pertahanan nasional, lanjut Fayakhun Andriadi menilai, Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono gagal membangun benteng kuat negara dari intervensi asing.

 “Bahkan dalam istana sendiri ada informan. Percakapan SBY dengan BIN bisa direkam diplomat,” tandas Fayakhun.

Ini sebenarnya, lanjut Fayakhun alarm bahaya bagi pemerintah Indonesia. Sebab, diplomat asing dengan mudah melakukan perekaman atau menyadap Presiden SBY. Sekelas presiden saja bisa disadap, apalagi yang lain,” kata Fayakhun Andriadi.

Sementara itu, kolega Fayakhun Andriadi, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pihaknya akan memilah-milah informai WikiLeaks terlebih dahulu. “Mana yang bisa kami lanjuti dan mana yang tidak. Kami akan tindaklanjuti berbagai dugaan intervensi hukum,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Demikian juga dengan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar,